Apakah Bupati Berhak Memecat Pns

Misal ada kasus seperti ini, Pak Suparman diangkat menjadi PNS oleh SK pengangkatan dari Badan Administrasi Kepegawaian Nasional tahun 2007. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Puskesmas di suatu kota. Pada tahun 2017, Pak Suparman mendapatkan surat pemecatan dari Walikota dengan alasan jarang masuk kantor dan Badan Kepegawaian kota tersebut telah memberikan Surat Peringatan., 19/04/2017  · Berikut ini Peraturan Terbaru tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Menurut Pasal 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu., Pemerintah Daerah mulai memecat Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang terbukti terlibat korupsi. Pemecatan ini sesuai perintah dari Kementerian Dalam Negeri pekan lalu. Sebab, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 2.357 PNS yang telah divonis korupsi, baru 891 yang dipecat alias diberhentikan secara tidak hormat., Rembang - Bupati Rembang Abdul Hafidz memastikan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Menurut Abdul peraturan pemerintah mengenai THR yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbenturan dengan aturan perencanaan anggaran., Pertanyaannya, apakah berhak Walikota memecat Pak Suparman padahal PNS diangkat bukan dari Walikota? Kalau membuat gugatan ke Pengadilan TUN, kira …, Berhak memecat kami PNS golongan IV.a bukan Bupati , tetapi Gubernur,”ujar Kaisar Robinson, salah satu ASN yang telah dipecat oleh Bupati Bengkulu Utara, Kamis (14/3/2019). Selain itu Kaisar Robinson juga mengatakan, untuk PP 53 tahun 2010, hanya berlaku Khusus untuk penegakakn disiplin para PNS , dan bukan menjadi dasar utama bagi kepala ..., Kontra.ID — Beberapa pekan terakhir ini, Kantor sekretaris Daerah (Setda) kabupaten Batu Bara menerima banyak keluhan dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Mereka mengeluh agar tak dipecat oleh kepala daerahnya, sehingga bisa tetap mendapat fasilitas mewah dari negara untuk menghidupi keluarganya., 05/12/2012  · Bahkan, Tumpak menyatakan siap memberikan penjelasan langsung kepada kelima PNS dimaksud. "Bisa telepon saya langsung untuk konsultasi. Biar saya jelaskan langsung," ujar Tumpak. Seperti telah diberitakan, pada sidang 22 Nopember 2012, BAPEK memutuskan membatalkan SK Bupati Taput Torang Lumbantobing yang memecat kelima PNS itu., Dalam pertemuan dengan tim ICW 12 April 2019, tim Kemendagri yang diwakili Sekretaris Jenderal Hadi Prabowo akan mulai kembali membicarakan permasalahan pasca-perhelatan Pemilu 17 April 2019 lalu., Salah satu poin baru dalam draf revisi undang-undang tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak mendapatkan Jaminan Hari Tua.