Apakah Syarat Ruu Yang Dapat Diajukan Dpd Kepada Dpr

Rancangan Undang-Undang ( RUU ) dapat berasal dari DPR , Presiden, atau DPD . DPD dapat mengajukan kepada DPR , RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan ..., RUU yang berasar dari DPD dapat diajukan oleh panitia Perancang Undang-undang (PPUU) atau panitia Ad Hoc (PAH). Usul pembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya ¼ (seperempat) jumlah anggota DPD . Usul pembentukan RUU harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pifiran, daftar nama, nama popvinsi dan tanda tangan pengusul. usul RUU ataupun usul pembentukan RUU …, 03/04/2011  · Pimpinan DPR menyampaikan RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis dari pengusul kepada media massa dan Kantor Berita Nasional untuk disiarkan kepada masyarakat. RUU yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan Tingkat I …, RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden. 2. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR , komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) 3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas ..., 05/10/2013  · Hanya saja saringannya ada pada, Rapat Paripurna DPD yang akan mengesahkan apakah sebuah RUU bisa atau tidak diajukan menjadi usul DPD kepada DPR . Usul RUU boleh diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-undang (PPU) atau Panitia Ad Hoc. Sedangkan Usul Pembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya ¼ jumlah anggota DPD ., Rancangan Undang-undang beserta penjelasan dan atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR . Penyebarluasan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat jendral (Setjen) DPD . Selanjutnya, Pimpinan DPR akan membagikan RUU yang diajukan oleh DPD tersebut kepada anggota DPR dalam rapat ..., Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR -RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum., 15/12/2008  · Hanya saja saringanya ada pada, Rapat Paripurna DPD yang akan mengesahkan apakah sebuah RUU bisa atau tidak diajukan menjadi usul DPD kepada DPR . Usul RUU boleh diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-undang (PPU) atau Panitia Ad Hoc. Sedangkan Usul Pembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya ¼ jumlah anggota DPD ., 23/01/2019  · Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik. Saat ini DPR periode 2014-2019 terdapat 10 fraksi. Nah itu tadi pembahasan mengenai fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki oleh DPR RI sebagai wakil rakyat yang perlu kamu tahu., Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU ( yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU . Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN ( yang diajukan Presiden) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan ...